Bab 1
Tahap Seleksi IPDN
- Tahap 1: Seleksi Administrasi (ijazah, akta, SKCK, surat sehat)
- Tahap 2: SKD CPNS (TWK 65, TIU 80, TKP 166) — sistem CAT BKN
- Tahap 3: Tes Kesehatan I (visus, BMI, tinggi badan, warna)
- Tahap 4: Tes Psikologi (Pauli, Wartegg, DAP, EPPS)
- Tahap 5: Tes Pengetahuan Pemerintahan + B. Inggris
- Tahap 6: Tes Kesegaran Jasmani (lari 12 menit pria 1.700m, wanita 1.500m)
- Tahap 7: Tes Wawancara (mental ideologi & kepamongprajaan)
- Tahap 8: Pantukhir (Penentuan Akhir) di pusat
Tips
IPDN menerima ~1.500 calon praja per tahun dari 100.000+ pendaftar. Persaingan ~67:1.
Bab 2
Pancasila — Lambang & Sila
- Sila 1 — Ketuhanan YME → BINTANG (cahaya petunjuk)
- Sila 2 — Kemanusiaan adil & beradab → RANTAI (lingkaran-persegi berkait)
- Sila 3 — Persatuan Indonesia → POHON BERINGIN (akar tunggal-tempat berlindung)
- Sila 4 — Kerakyatan dipimpin hikmat kebijaksanaan → KEPALA BANTENG (musyawarah)
- Sila 5 — Keadilan sosial bagi seluruh rakyat → PADI & KAPAS (sandang & pangan)
- Garuda: 17 bulu sayap, 8 bulu ekor, 19+45 bulu pangkal-leher = 17-8-1945
- Semboyan: Bhinneka Tunggal Ika (kitab Sutasoma, Mpu Tantular)
Bab 3
Sistem Pemerintahan Indonesia
- Sistem PRESIDENSIAL: Presiden = kepala negara + kepala pemerintahan (UUD 45 Pasal 4)
- Pemilihan Presiden LANGSUNG oleh rakyat (sejak amandemen 2001, dilaksanakan 2004)
- Lembaga negara: Eksekutif (Presiden), Legislatif (DPR-DPD-MPR), Yudikatif (MA-MK-KY)
- Lembaga pemeriksa: BPK (eksternal independen), BPKP (internal pemerintah)
- Pemerintah daerah: Provinsi (Gubernur) → Kab/Kota (Bupati/Walikota) → Kec → Desa/Kel
- Asas otonomi daerah: Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (UU 23/2014)
- Pemakzulan Presiden: DPR usul → MK uji → MPR putus (3/4 hadir, 2/3 setuju)
Bab 4
Otonomi Daerah & PAD
- Dasar hukum: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PAD (Pendapatan Asli Daerah): Pajak Daerah, Retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan, Lain-lain
- Pajak Provinsi: PKB (kendaraan bermotor), BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan
- Pajak Kab/Kota: PBB-P2, BPHTB, Pajak Hotel/Restoran/Hiburan/Reklame, PPJ, Parkir
- Transfer Pusat: DAU (Umum), DAK (Khusus), DBH (Bagi Hasil)
- Otonomi khusus: Aceh (UU 11/2006), Papua (UU 21/2001+2/2021), DIY (UU 13/2012), DKI (UU 29/2007)
- Daerah dengan PAD tinggi mandiri: DKI ~70%, Surabaya ~55%, Bandung ~50%
Bab 5
Good Governance & Anti KKN
- 9 prinsip Good Governance (UNDP): Partisipasi, Aturan hukum, Transparansi, Responsif, Konsensus, Kesetaraan, Efektivitas, Akuntabilitas, Visi
- KKN = Korupsi, Kolusi, Nepotisme (UU 28/1999)
- Korupsi: penyalahgunaan wewenang untuk untungkan diri/orang lain (UU 31/1999 jo 20/2001)
- Sanksi korupsi: penjara 4 tahun-seumur hidup + denda Rp 200jt-1M + uang pengganti
- KPK dibentuk UU 30/2002, sekarang UU 19/2019 (di bawah eksekutif)
- LHKPN wajib diisi pejabat eselon II ke atas + jabatan strategis lainnya
- WBS (Whistle Blowing System): pelaporan dugaan KKN ke KPK/Inspektorat
Bab 6
Pendidikan & Karir Praja IPDN
- Pendidikan 4 tahun → lulus DIPLOMA IV setara S1, langsung CPNS gol III/a
- Penempatan: Pemda Provinsi/Kab/Kota seluruh Indonesia + Kemendagri
- Tahun 1: Madya Praja (latihan dasar)
- Tahun 2-3: Nindya Praja & Wasana Praja (akademik intensif + lapangan)
- Tahun 4: Wasana Praja (praktik lapangan ke Pemda)
- Asrama wajib selama studi (tidak boleh menikah)
- Gaji awal CPNS gol III/a: ~Rp 2,7jt + tunjangan = total Rp 6-9jt/bulan
- Karir umum: Camat → Sekcam → Sekkab/Sekkota → Asisten → Sekda/Bupati/Walikota (jika maju Pilkada)
Tips
Komitmen ikatan dinas: minimal 10 tahun. Pelanggaran = ganti biaya pendidikan ratusan juta.