Bab 1
Tentang Kejaksaan RI
Kejaksaan RI = lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dipimpin Jaksa Agung setingkat menteri.
- Dasar hukum: UU No. 16/2004 jo. UU No. 11/2021 tentang Kejaksaan RI
- Motto: "Satya Adhi Wicaksana" — Setia, Sempurna, Bijaksana
- Tri Krama Adhyaksa = SATYA (kesetiaan), ADHI (kesempurnaan tugas), WICAKSANA (bijaksana)
- Hari Bhakti Adhyaksa: 22 Juli setiap tahun (UU No. 15/1961)
- Struktur: Kejagung (pusat) → Kejati (provinsi) → Kejari (kab/kota) → Cabjari
- Komisi Kejaksaan = lembaga independen pengawas eksternal jaksa
Tips
Calon jaksa wajib mengikuti PPJ (Pendidikan Pembentukan Jaksa) di Badiklat Kejaksaan setelah lulus CPNS.
Bab 2
Bidang Tugas Kejaksaan (UU 11/2021)
- Pidana — penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan
- Perdata & Tata Usaha Negara (Datun) — mewakili negara/pemerintah di pengadilan (Jaksa Pengacara Negara)
- Ketertiban & Ketenteraman Umum — pengawasan aliran kepercayaan, pengamanan kebijakan
- Intelijen Yustisial — deteksi dini masalah hukum strategis
- Penyidikan tindak pidana tertentu (korupsi, pelanggaran HAM berat)
Bab 3
KUHAP Inti untuk Jaksa
- UU No. 8/1981 (KUHAP) Pasal 13: Jaksa = penuntut umum
- Asas praduga tak bersalah (Pasal 8): tersangka dianggap tidak bersalah sampai inkracht
- Asas legalitas: tiada pidana tanpa UU sebelumnya (Pasal 1 KUHP)
- Pra-penuntutan: P-19 (kembalikan berkas), P-21 (lengkap, dilimpahkan ke pengadilan)
- Asas oportunitas: Jaksa Agung dapat deponering perkara demi kepentingan umum
- Upaya hukum: banding (PT) → kasasi (MA) → PK (Peninjauan Kembali)
Bab 4
KUHP Nasional UU No. 1/2023
- Mulai berlaku 2 Januari 2026 (3 tahun setelah disahkan)
- Menggantikan WvS (Wetboek van Strafrecht) warisan Belanda
- Hukum pidana berbasis nilai Pancasila & living law (hukum yang hidup di masyarakat)
- Pidana mati = pidana alternatif (10 tahun masa percobaan, bisa diubah seumur hidup)
- Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara singkat
Tips
Materi KUHP Nasional sudah pasti masuk SKB CPNS Kejaksaan 2026 — wajib dipelajari pasal-pasal kunci.
Bab 5
UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)
- UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Tipikor
- UU No. 30/2002 jo. UU No. 19/2019 tentang KPK
- Unsur tipikor: melawan hukum + memperkaya diri/orang lain/korporasi + merugikan keuangan negara
- Gratifikasi (Pasal 12B): wajib lapor KPK dalam 30 hari kerja
- Penjaringan & penegakan: KPK, Kejaksaan (Jampidsus), POLRI (Bareskrim)